Polisi Libatkan Kementerian Sosial dalam Penyelesaian Kasus “Anak-Anak Demo UU Cipta Kerja”

JAKARTA, (21 Oktober 2020) – Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu menuai pro dan kontra dari masyarakat Indonesia. Sebagai dampak, terjadi demo hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sayangnya, mayoritas pendemo merupakan para pelajar. Polisi menangkap sekitar seribu lebih pelajar yang terlibat dalam aksi demo, namun hanya beberapa yang pada akhirnya dinyatakan bersalah karena melakukan tindak anarkis terutama tindak melawan petugas dan sisanya telah dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing.

Kementerian Sosial melalui Balai Anak “Handayani” Jakarta diundang oleh Polres Jakarta Barat untuk terlibat dalam proses advokasi sosial melalui diversi. Terdapat tiga anak pelaku yang terlibat dalam aksi demo UU Cipta Kerja. Demo tersebut dilakukan di sekitar jalan Gaja Mada Jakarta Barat.

Merespon hal tersebut, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kanya Eka Santi memberikan arahan kepada Pekerja Sosial untuk membantu menyelesaikan perkara ketiga anak tersebut melalui proses diversi. Diversi merupakan upaya penyelesaian masalah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di luar proses persidangan, sehingga pemenjaraan terhadap ABH merupakan pilihan terakhir sebagai penyelesaian kasus ABH.

“Ini perkara penting, anak-anak yang terlibat demo mayoritas merupakan anak sekolah, pendidikan dan kepentingan terbaik anak harus menjadi salah satu pertimbangan sehingga diversi bisa berhasil”, pesan Kanya

Setelah itu, Pekerja Sosial segera menghadiri proses diversi yang dilaksanakan di Polres Jakarta Barat. Sebelum dilaksanakan diversi, Pekerja Sosial melakukan rapid asesmen untuk membuat bahan pertimbangan putusan diversi. Berdasarkan hasil asesmen, diperoleh informasi bahwa ketiga anak tertarik mengikuti aksi demo karena ajakan teman, dua anak diajak saat oleh teman satu tongkrongan, sementara satu anak diajak melalui chat yang ada di dalam grup aplikasi pesan miliknya. Ketiganya diketahui terlibat pelemparan terhadap polisi.

Pelaksanaan diversi dihadiri oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), penyidik, polisi yang menjadi korban, Pembimbing Kemasyaratan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS), kuasa hukum anak, keluarga anak, dan Pekerja Sosial Balai Anak “Handayani”.

Proses diversi yang dipimpin oleh Kanit PPA dapat berjalan lancar walaupun memerlukan pembahasan yang cukup panjang. Setelah cukup panjang bermusyawarah, diversi dinyatakan berhasil dengan kesepakatan yaitu: (1) Satu anak diwajibkan melakukan pelayanan sosial sebagai anggota Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dimana anak tinggal. Pelayanan sosial dilaksanakan selama 3 bulan 3 kali perminggu dengan pengawasan intensif, (2) satu anak diwajibkam membersihkan musholla selama 1 bulan setiap sore hari dengan pengawasan intensif, dan (3) anak menjalani program rehabilitasi sosial di Balai Anak “Handayani” selama tiga bulan dengan pengawasan intensif oleh PK BAPAS.

Proses penindakan anak-anak yang terlibat aksi demo UU Cipta Kerja oleh polisi ini, tidak berhenti sampai disini. Seperti yang telah diketahui bahwa jumlah anak dalam aksi demo ini sangat banyak. Kementerian Sosial melalui Balai Anak “Handayani” memastikan keterlibatan penanganan permasalahan ini secara konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya, akan dilaksanakan beberapa proses diversi di beberapa Polres yang wilayahnya menjadi titik pelaksanaan aksi demo, termasuk di Polda Metro Jaya.

Penulis: Sri Musfiah

Editor: Humas BRSAMPK “Handayani” Jakarta

image_pdfimage_print

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *