Kunker ke Balai Anak Handayani, DPRD Jawa Barat Konsultasi Pembuatan Kebijakan Perlindungan Anak

JAKARTA (26 OKTOBER 2020) – Balai Anak Handayani pada senin (26/10) menerima kunjungan kerja 23 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang merupakan anggota Panitia khusus (Pansus) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kunker yang dipimpin oleh Ketua Pansus Sri Rahayu ini bertujuan untuk meminta data dan informasi terkait dengan pembahasan rancangan perda yang sedang dikerjakan.

“Kedatangan kami di sini untuk meminta informasi mengenai proses penanganan anak di Balai Anak Handayani. Selain itu, kami membutuhkan masukan dari Balai untuk penyempurnaan rancangan perda yang sedang kami kerjakan, ” jelas Sri dalam sambutannya.

Senada dengan Ketua Pansus, Kepala Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Poppy Shopia Bakur, yang ikut mendampingi rombongan menyampaikan harapannya agar Balai Anak Handayani bisa melengkapi poin-poin penting yang akan dimasukkan ke dalam Raperda nantinya.

“Data menunjukkan bahwa 35% dari jumlah penduduk Jawa Barat adalah anak, sehingga penting bagi kami sebagai pemerintah provinsi Jawa Barat agar ada landasan dalam melaksanakan program, dan Raperda ini merupakan inisiatif dari pemerintah. Jadi kami berharap Balai dapat memberikan masukan terutama dari sisi rehabilitasi dan pencegahan,” terang Poppy.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai Anak Handayani, Neni Riawati menyambut baik upaya Pemerintah Jawa Barat dalam merancang perda khusus untuk perlindungan anak. Menurut Neni, perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama sehingga pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi dalam upaya penanganan anak.

“Kami sangat mendukung upaya Pemerintah Jabar, dan sudah menjadi tugas kami memberikan dukungan dalam penyusunan regulasi. Karena nantinya regulasi tersebut akan mempermudah kami dalam pelaksanaan ATENSI yang saat ini menjadi program unggulan kami,” ujar Neni.

Neni berharap Raperda bisa mengakomodir program-program ATENSI seperti penanganan rehabilitasi berbasi residensial, keluarga, dan komunitas.

Menurut Neni, sinergitas antara pemerintah pusat dan Pemda sangat penting, terutama dalam proses reintegrasi. “Setelah menerima rehabilitasi, anak akan kembali ke masyarakat, dan tentu setelah di keluarga, tanggung jawab berpindah ke pemerintah daerah,” ujar Neni mencontohkan.

Selain membahas tentang poin pencegahan, rehabilitasi, dan reintegasi, kunker juga membahas peran dan posisi media dalam penyebaran informasi yang mempengaruhi upaya penanganan anak. Terakhir, pansus sepakat menyerahkan draft Rakerda Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk ditelaah oleh pihak balai.

Penulis: Rizka Surya Ananda

image_pdfimage_print

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *