1

Asa Baru Misgiantoro setelah Bertemu Mensos

JAKARTA, (26 MARET 2021)– Misgiantoro (39 tahun) masih tertidur pulas di depan emperan toko di Jalan Hasyim Ashari saat Menteri Sosial Tri Rismaharini membangunkannya. Ia dan keluarganya adalah yang terakhir bangun, sedangkan rekannya yang lain telah lebih dahulu kabur.

“Kayaknya jam sekitar jam setengah 6 bu, pas bangun sudah ada Bu Risma di hadapan saya,” cerita nya saat ditemui oleh Pekerja Sosial Balai Anak Handayani di Balai Karya Mulya Jaya.

Sehari-hari, pria yang akrab dipanggil Toro ini mencari nafkah dengan memulung dan mengamen di jalan. Bersama dengan istrinya, ia selalu membawa dua anak nya yang masih balita untuk ikut serta. Bahkan saat istrinya ditangkap Satpol PP, anak bungsunya yang baru berusia tujuh bulan juga ikut dibawa.

Penghasilan yang diperoleh dari ngamen dan mulung berkisar antara Rp. 50 ribu hingga Rp. 70 ribu. Jumlah itu tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup empat anggota keluarga. Namun Toro mengaku selalu ada orang baik yang memberikan mereka bantuan seperti makanan dan pempers untuk anak-anaknya.

“Lima puluh ribu itu gak cukup ya bu, untung selalu ada yang ngasih . Termasuk yang punya toko tempat kita tidur, dia sering ngasih makanan atau pempers,” ujarnya.

Toro sudah lama hidup menggelandang di jalan. Bahkan saat bertemu dengan istri nya yang juga pengamen tiga tahun lalu, ia sudah tinggal berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia dan istrinya tidak menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga tidak punya ijazah yang mengakibatkan mereka susah mencari pekerjaan.

Baik Toro maupun istrinya, tidak ada yang memiliki kartu identitas. Keluarga mereka belum memiliki kartu keluarga karena menikah secara siri sehingga tidak ada dokumen pernikahan dari negara. Anak pertama yang berusia empat tahun sudah memiliki akte kelahiran, namun anak kedua belum diurus akte kelahirannya.

“Kami belum punya KK, anak saya yang satu juga belum ada akte, makanya saat diajak ikut sama Bu Risma saya langsung iya kan. Saya berharap agar kami bisa dibantu mengurus itu (dokumen kependudukan),” ungkapnya kepada Pekerja Sosial.

Ia merasa senang Bu Risma memperhatikan kondisi keluarga nya. Harapan nya agar bisa dibantu juga untuk mendapat pekerjaan dan anak yang pertama bisa masuk TK.

Misgiantoro bersama istri dan dua anaknya dibawa oleh Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial ke Balai Karya Mulya Jaya atas arahan langsung dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. Namun saat ini, mereka telah dirujuk ke Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat telah mengarahkan dua balai yang berada di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk bekerja sama dalam memberikan layanan kepada keluarga Misgiantoro. Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi akan menangani orang tua, sedangkan Balai Anak Handayani akan fokus pada penanganan anak.

Sejauh ini, Balai Anak Handayani telah menurunkan dua pekerja sosial untuk melakukan asesmen, yaitu Dwi Novarianty Santoso dan Farury. Selanjut nya dua balai akan melakukan case conference untuk menentukan intervensi yang akan diberikan.

Penulis : Rizka Surya Ananda




Kebakaran di Pemukiman Padat Penduduk di Matraman, Kementerian Sosial Lakukan Respon Kasus

JAKARTA, (26 Maret 2021) – Dini hari (25/03) pada pukul 04.20 WIB, telah terjadi kebakaran besar yang menjalar pada pemukiman padat penduduk di Pisangan Baru, Matraman Jakarta Timur. Pemukiman tersebut merupakan rumah kontrakan yang dihuni oleh 4 kepala keluarga dengan jumlah seluruhnya yakni 15 orang.

Berbekal informasi tersebut, Kementerian Sosial melalui Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Handayani” di Jakarta bersama tim Balai “Soeharso” di Solo, tim Balai “Budi Dharma” di Bekasi, dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Ditjen Rehsos segera melakukan respon kasus ke tempat terjadinya bencana kebakaran. Tim segera menuju ke tempat kejadian bencana kebakaran dalam rangka melakukan asesmen.

Setibanya disana, tim respon kasus Balai Anak “Handayani” bertemu dengan ketua Rukun Warga (RW) setempat, Agus. Ia menyampaikan bahwa kondisi para korban saat ini kelelahan dan dalam kondisi shock. “Karena itu terjadinya subuh-subuh ya, jadi warga yang ada di kontrakan tidak sadar api menjalar sepertinya masih tidur lelap, padahal tetangga-tetangga sudah teriak-teriak, jadi yang selamat 5 orang, 10 lainnya meninggal di tempat,” jelas Agus.

Lebih lanjut Agus menjelaskan di dalam rumah kontrakan tersebut terdiri dari 4 kepala keluarga dan yang meninggal berjumlah 10 orang dari 2 keluarga. Sementara korban yang selamat terdiri dari 3 orang dewasa yakni 2 perempuan dan 1 laki-laki, dan 2 orang anak yang terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki. Namun sayangnya, tidak ada satupun harta benda yang dapat diselamatkan pasca kejadian tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini telah datang dan menyampaikan ucapan belasungkawa dan memberikan santunan kepada ahli waris. Selain itu, ia menawarkan kepada korban selamat, untuk dapat tinggal sementara di rumah perlindungan milik Kementerian Sosial di Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Tidak sampai disitu, tim respon kasus Kementerian Sosialpun melakukan asesmen kepada warga sekitar yang terdampak bencana kebakaran. Terdapat salah satu keluarga yang memiliki dua anak disabilitas. Keluarga ini diketahui memiliki 6 anak dimana anak ketiga (26 tahun) dan anak keenam (16 tahun) mengidap kelainan otot yang menyebabkan fisik kedua anak tersebut melemah. Diagnosa secara medis disebut dengan kelainan Dystrophy Muscular Progressive (DMP). Kondisi kelainan fisik tersebut diawali dengan gejala panas tinggi pada anak ketiga, sementara pada anak keenam dengan gejala muntaber. Gejala tersebut dialami oleh keduanya saat berusia 1 tahun.

Kedua anak tersebut tidak sekolah dikarenakan kondisi fisik yang sulit untuk melakukan mobilitas. Namun begitu, sang Ibu tetap mengajarkan kedua anaknya untuk membaca dan menulis.

Hari ini, tim Balai Anak “Handayani” melakukan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi para korban langsung dan korban terdampak pasca bencana kebakaran.

Setelah dilakukan pemeriksaan psikologis oleh psikolog, diketahui bahwa korban dewasa terindikasi memiliki trauma, sementara kedua korban anak tidak terindikasi memiliki trauma pasca bencana kebakaran tersebut.

Selain itu, tim Balai Anak “Handayani” memberikan terapi mindfulness yang bertujuan untuk membantu para korban menerima kondisi saat ini, memberikan penguatan kepada korban dan keluarga korban yang ditinggalkan, serta melakukan dinamika kelompok bagi korban anak.

Sementara bagi kedua anak disabilitas fisik yang menjadi korban terdampak bencana kebakaran, tim Balai Anak “Handayani” melakukan sharing feeling, pengungkapan harapan, serta berbagi cerita. Selain itu, Balai “Soeharso” di Solo menawarkan bantuan untuk pemeriksaan laboratorium untuk memeriksakan kondisi kesehatan kedua anak secara menyeluruh.

Selanjutnya, tim Balai Anak “Handayani” akan melakukan pendampingan bagi anak dan keluarga korban serta memberikan terapi relaksasi untuk membantu mengeluarkan keresahan dan menenangkan pikiran para korban. Selain itu, akan dilakukan koordinasi dan advokasi ke pihak sekolah bagi salah satu anak yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengingat anak masih dalam kondisi emosi yang tidak stabil.

Penulis : Tuti Nurhayati
Editor : Tirani Larasati




Kemensos Siap Berikan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Korban Ekploitasi Seksual dan Ekonomi yang Melibatkan Artis CA

JAKARTA, (19 MARET 2021) – Kementerian Sosial RI melalui Balai Anak “Handayani” di Jakarta kembali menerima rujukan lima anak korban eksploitasi seksual dan ekonomi yang dirujuk oleh Polda Metro Jaya pada Rabu (17/3) lalu. Kelima anak tersebut adalah hasil penggrebekan di Hotel Alona Tangerang yang diduga milik artis CA.

Hadir di Konferensi Pers yang digelar Polda Metro Jaya siang tadi, Kepala Balai Anak “Handayani”, Hasrifah Musa mengatakan kelima anak tersebut sedang menjalani tahap awal rehabilitasi sosial.

“Sejak dirujuk Rabu malam, hal pertama yang kami lakukan tentu memenuhi kebutuhan pokok mereka dulu. Lalu kami lakukan asesmen, pemeriksaan psikologis, dan juga pemeriksaan kesehatan awal,” jelasnya.

Diungkapkan Hasrifah, keterlibatan anak dalam prostitusi berakar dari adanya disfungsi keluarga. Klaim ini berdasarkan hasil asesmen yang menunjukkan adanya relasi kurang baik antara anak dan orang tua.

“Anak-anak ini berasal dari keluarga yang tidak utuh, walaupun tidak semuanya. Ada yang orang tua nya bercerai lalu menikah lagi, ada yang diasuh oleh nenek nya sejak bayi. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa perceraian pasti berakhir buruk. Namun dalam kasus ini, anak cerita kalau mereka sudah tidak diurus lagi oleh orang tua sejak perceraian terjadi. Artinya fungsi utama keluarga sebagai pemberi kasih sayang tidak berjalan dengan baik di sini,” paparnya.

“Dilihat dari fungsi ekonomi, anak-anak mengaku mereka perlu bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan. Sebagian besar anak-anak ini berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, ditambah dengan pandemi membuat keadaan finansial semakin sulit. Kita bisa lihat faktor ekonomi cukup berperan di sini, tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan adanya faktor gaya hidup dari anak,” sambungnya.

Kemudian dari sisi fungsi pendidikan, Hasrifah mengatakan ada anak yang sudah putus sekolah sejak SD lalu tidak melanjutkan sekolah lagi. Lalu di sisi fungsi sosial budaya, keluarga seharusnya memainkan peran penting dalam menanamkan nilai moral kepada anak agar mereka bisa bergaul dengan baik ditengah masyarakat. Namun kenyataan nya kita melihat anak-anak terlibat dalam perbuatan yang melanggar norma. Disfungsi keluarga ini pun memiliki konsekuensi negatif terhadap perkembangan psikologis anak.

“Fungsi-fungsi keluarga yang tidak dijalankan dengan baik ini memengaruhi psikologis anak. Emosi nya tidak stabil dan resiliensi diri nya rendah, sehingga mudah dipengaruhi orang lain. Rata-rata anak-anak itu kan nerima ajakan dari temannya, makanya sampai terlibat prostitusi,” tuturnya.

Kerentanan ini, lanjut Hasrifah, dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri.

“Saya sangat mengecam tindakan oknum yang mengeksploitasi anak untuk kepentingan pribadi. Dan hal ini terjadi secara berulang. Baru dua minggu yang lalu saya ikut konferensi pers untuk kasus yang sama, sekarang ada lagi,” ungkapnya.

Ia mengakui, prostitusi yang melibatkan anak adalah hal yang kompleks, ada banyak faktor yang menjadi penyebab ditambah dengan kemajuan teknologi juga memudahkan praktek ini. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dan kerja sama semua pihak dalam menanggulangi masalah ini, terutama untuk memberikan efek jera pada pelaku.

Selanjutnya, terkait dengan proses rehabilitasi sosial, Hasrifah megungkapkan anak-anak akan menjalani tes HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Hal ini merupakan prosedur wajib yang diterapkan di Balai. Pihak balai juga akan memberikan terapi psikososial berupa terapi kognitif, terapi asertif, konseling pskologis, terapi mental spiritual, dan ketrampilan usaha.

Sebelumnya, prostitusi yang melibatkan anak ini dibongkar pada Selasa (16/3) malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus dalam keterangannya mengatakan pihaknya telah menentukan tiga tersangka, termasuk artis CA yang merupakan pemilik hotel.

“Kami telah menangkap 3 tersangka yang berperan sebagai mucikari, pengelola hotel, dan artis CA sebagai pemilik hotel,” jelasnya dihadapan wartawan pada konferensi pers siang tadi.

Bersama tiga tersangka, polisi juga mengamankan 15 anak korban di bawah umur, dimana 5 di antaranya dirujuk ke Balai Anak “Handayani”.

“Modus operandinya, pelaku saling bekerja sama menawarkan wanita BO ( booking out ) yang merupakan anak di bawah umur melalui aplikasi media sosial seperti whatsapp dan Mi Chat dengan tarif Rp. 400 ribu hingga Rp. 1 juta. Dari nilai tersebut, joki memperoleh imbalan sebesar Rp. 50 ribu sampai dengan Rp. 100 ribu sekali transaksi,” papar Yusri.

Sementara itu, Artis CA dianggap mengetahui praktek prostitusi di hotel nya dan memerintahkan kepada pengelola agar pelaku dan korban tetap tinggal di hotel dengan tujuan mempertahankan occupancy hotel. Para pelaku akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman 10 tahun penjara.

Penulis : Rizka Surya Ananda




Balai Anak Handayani Jakarta Milik Kemensos Raih Predikat Sangat Baik dalam Pelayanan Publik

JAKARTA, (9 Maret 2020) – – Balai Anak Handayani Jakarta yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Kementerian Sosial RI menerima penghargaan pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada Kepala Balai Anak Handayani Jakarta, Hasrifah Musa.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, mengatakan proses evaluasi kinerja pelayanan publik dilakukan kepada 56 Kementerian/Lembaga sejak Juli hingga November 2020. Menurutnya, ada enam aspek yang dinilai yakni Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasara, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

“Masing-masing aspek memiliki bobot penilaian yang berbeda sehingga menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik bagi masing-masing K/L yang dievaluasi,” jelasnya.

Sementara itu, Balai Anak Handayani Jakarta berhasil memperoleh Indeks Penilaian Publik dengan nilai A- atau kategori sangat baik. Terdapat 25 K/L lainnya yang mendapatkan nilai A-, dan 6 K/L mampu meraih nilai A atau pelayanan prima.

Kepala Balai Anak Handayani Jakarta, Hasrifah Musa mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja dan dukungan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan publik kepada penerima manfaat, terutama anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).

“Penghargaan ini tak lepas dari dukungan dan kerja semua pihak, termasuk Ibu Menteri Sosial Tri Rismaharini, Bapak Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat, dan Ibu Direktur Rehsos Anak Kanya Eka Santi yang selama ini selalu mendorong kami agar selalu responsif dalam menangani kasus anak. Selain itu, tentunya para pegawai yang selalu siap sedia dalam merespon dan melayani anak,” jelasnya.

Dengan penghargaan ini, Hasrifah menegaskan komitmen balai untuk terus menjadi mitra terbaik dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi Anak AMPK dengan cepat, mudah, profesional, transparan, dan memperhatikan kesamaan hak.

“Sebagai institusi pelayanan publik, kami memperhatikan hak-hak pengguna layanan disabilitas, seperti menyediakan sarana prasarana ramah disabilitas. Kalau ramah anak itu sudah pasti,” paparnya.

Hasrifah melanjutkan, pelayanan yang diberikan balai tidak terhambat oleh adanya Pandemi Covid-19. Pandemi justru menjadi tantangan bagi balai untuk memunculkan inovasi baru.

“Pandemi Covid-19 tidak mengahalangi teman-teman dalam memberikan layanan, tapi malah membuat mereka berinovasi. Selama pandemi, kami melayani konsultasi jarak jauh atau konsultasi online melalui media sosial,” sambung Hasrifah.

Terakhir, Hasrifah mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri atas capaian ini. Ia menekankan balai akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar optimisme publik terhadap hadirnya pemerintah meningkat.

Adapun kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Amin Raharjo.

Penulis : Rizka Surya Ananda




Lakukan Respon Kasus Anak Dalam Situasi Darurat, Kementerian Sosial Bantu Pemenuhan Nutrisi Anak

JAKARTA, (28 Februari 2021) – Kementerian Sosial RI melalui Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Handayani” di Jakarta kembali lakukan respon kasus bagi anak. Kali ini respon kasus dilakukan bagi seorang anak yang berasal dari Lampung. Anak tersebut telah berada di rumah singgah di sekitar daerah Kenari Jakarta Pusat sejak 23 Februari 2021.

Adalah “NA”, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Sebelumnya, saat lahir “NA” memliki kondisi sehat dan normal. Namun, saat berusia 18 bulan “NA” mengalami kejang dan tidak terdapat gejala penyakit apapun setelahnya. Barulah saat “NA” berusia 4 tahun kedua bola matanya berwarna putih, menebal, dan “NA” kesulitan berjalan karena penglihatannya sudah kabur, terkadang kalau berjalan tersandung dan hanya bisa meraba.

Sang Ibu segera memeriksakan “NA” dan membawanya berobat ke Rumah Sakit (RS) Seputih Banyak di daerah Lampung. Tak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh Sang Ibu setiap kali membawa “NA” ke RS. “NA” sudah diperiksakan sebanyak tiga kali, namun belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Akhirnya, Dokter di RS tersebut menyarankan agar “NA” dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang ada di Jakarta karena diketahui peralatan dan penanganan yang dibutuhkan oleh “NA” dapat terpenuhi.

Tak menyerah, sang Ibu akhirnya membawa “NA” ke RSCM dan akhirnya dilakukan operasi pertama. Setelah operasi pertama, Dokter mewajibkan “NA” untuk melakukan kontrol dalam rangka melihat perkembangan kondisi matanya. Sudah selama 3 tahun lamanya, “NA” rutin melakukan kontrol ke RSCM hingga sekarang. Orang tua membawa “NA” dari Lampung ke RSCM menggunakan travel pulang pergi dengan biaya minimal delapan ratus ribu rupiah setiap kali melakukan kontrol.

Selanjutnya, “NA” akan dijadwalkan untuk melakukan operasi mata sebelah kiri pada 2 Maret 2021. Hal tersebut harus dilakukan karena Dokter melihat di mata sebelah kiri “NA” terlihat juling dan harus dilakukan pemeriksaan pada syaraf mata kiri “NA” karena dikhawatirkan terdapat gejala yang lain. Selama ini, orang tua “NA” berupaya untuk mengobati anaknya dengan biaya sendiri yang merupakan hasil kerja ayahnya “NA”

Berdasarkan informasi tersebut, Kepala Balai Anak “Handayani”, Hasrifah Musa memberikan arahan kepada pekerja sosial untuk menelusuri keberadaan anak dan segera lakukan asesmen kebutuhan. “Tolong telusuri keberadaan anak, pastikan ia tidak mengalami kesulitan dalam mengakses pengobatannya di RSCM,” pesan Hasrifah

Pekerja sosial segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan melakukan penelusuran keberadaan anak. Diketahui bahwa “NA” bersama Ibunya saat ini berada di sebuah Rumah Singgah di daerah Kenari Jakarta Pusat. Sang Ibu terpaksa menetap sementara di Jakarta mengingat banyaknya proses pemeriksaan yang harus dilakukan “NA” sebelum menjalani operasi mata kirinya. Permasalahan ekonomi sudah menjadi hambatan yang besar bagi keluarga ini.

Disampaikan oleh Ibu “NA” bahwa selama anaknya terdaftar sebagai pemegang akses Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mandiri yang setiap bulannya harus membayar sebesar dua ratus ribu rupiah. “NA” sebenarnya memiliki BPJS gratis yang disediakan oleh pemerintah, namun karena “NA” karena belum masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka BPJS tersebut tidak dapat digunakan.

Ayah “NA” saat ini belum bekerja kembali akibat Covid-19. Sebelumya ayah “NA” bekerja di ladang dengan penghasilan yang tidak menentu dimana ialah yang menjadi sumber penghasilan satu-satunya pada keluarga ini. Satu waktu Ibu “NA” pernah mengikuti acara dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan mendapat bantuan berupa susu dan uang sebesar lima ratus ribu rupiah. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Saya saat ini benar-benar bingung Ibu, karena saya harus tinggal sementara di Jakarta sementara suami saya sedang tidak bekerja. Namun saya tetap akan berupaya mengobati anak saya,” ujar sang Ibu

Berdasarkan informasi tersebut, pekerja sosial berusaha menghubungkan keluarga dengan pihak Pemerintah Daerah melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial Lampung. Kemudian diketahui bahwa “NA” telah diajukan oleh pihak desa untuk dapat masuk ke dalam DTKS, sehingga lebih mudah mendapatkan akses bantuan dan jaminan sosial dari pemerintah.

Kebutuhan “NA” saat ini adalah pemenuhan gizi dan nutrisi mengingat sang Ibu jg cukup kesulitan menyediakan makanan bergizi karena keterbatasan ekonomi. Balai Anak “Handayani” memberikan bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi berupa susu, biskuit, dan alat-alat untuk bersih diri. Selanjutnya pihak Balai Anak “Handayani” akan terus memantau dan memastikan “NA” terpenuhi segala hak-haknya selama menunggu proses operasi.

Penulis : Tuti Nurhayati
Editor : Tirani Lasarati